pola hubungan perawat dan profesi lain

POLA HUBUNGAN KERJA PERAWAT DALAM PELAKSANAAN PRAKTIK PROFESIONAL

 

Dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan professional, seorang perawat harus dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang baik pada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat.

 

HUBUNGAN KERJA PERAWAT DENGAN PROFESI LAIN YANG SALING TERKAIT

Dalam melaksanakan tugasnya, perawat tidak dapat bekerja tanpa berkolaborasi dengan profesi lain. Profesi lain tersebut diantaranya adalah dokter, ahli gizi, tenaga laboratorium, tenaga rontgen dsb. Setiap tenaga profesi tersebut mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan pasien, hanya pendekatannya saja yang berbeda disesuaikan dengan profesinya masing-masing.

Dalam menjalankan tugasnya, setiap profesi dituntut untuk mempertahankan kode etik profesi masing-masing. Kelancaran masing-masing profesi tergantung dari ketaatannya dalam menjalankan dan mempertahankan kode etik profesinya.

Bila setiap profesi telah dapat saling menghargai, maka hubungan kerja sama akan dapat terjalin dengan baik, walaupun pada pelaksanaannya sering juga terjadi konflik-konflik etis.

 

Contoh kasus:

Perawat Ranti, S.Kp adalah lulusan fakultas ilmu keperawatan yang bertugas di ruang ICU rumah sakit tipe B. dalam menjalankan tugasnya, Ranti sangat berdisiplin dan teliti terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan pasien. Oleh karena itulah, Ranti sangat dipercaya oleh dokter jaga yang bernama dr.Alex.

Bila Ranti bertugas dengan waktu yang bersamaan dengan dr.Alex, Ranti sering mendapat pesan bahwa dr.Alex tidak dapat hadir dan diberi petunjuk atau protocol bila terjadi perubahan pada kondisi pasiennya dan Ranti diwajibkan melapor melalui telepon atau ponselnya.

Dalam hal ini, sebenarnya Ranti dan dr.Alex mempunyai tanggung jwab yang berbeda baik dalam menjalankan tugas maupun tanggung jawab terhadap pasien. Walaupun Ranti dapat menjalankan tugasnya dengan baik, akan tetapi terjadi konflik dalam nilai-nilai pribadinya, apakah ia perlu menjelaskan pada dr.Alex bahwa tanggung jawab tugas mereka berbeda, dan tidak dapat dilimpahkan begitu saja padanya tanpa alas an yang dapat dipertanggung jawabkan atau apakah ia perlu melaporkan kepada pihak rumah sakit bahwa dr.Alex sering tidak hadir untuk menjalankan tugasnya sebagai dokter jaga.

Hal ini perlu dipertimbangkan dengan matang agar hubungan kerja perawat dan dokter tersebut  dapat tetap terjalin dengan baik dan dapat berperan sesuai dengan profesinya masing-masing.

Perawat VS Dokter

 

 

PROFESI keperawatan menggeliat. Hampir dua dekade perawat Indonesia mengkampanyekan perubahan paradigma. Pekerjaan perawat yang semula vokasional hendak digeser menjadi pekerjaan profesional. Perawat yang dulunya berfungsi sebagai perpanjangan tangan dokter, kini berupaya menjadi mitra sejajar dokter sebagaimana para perawat di negara maju. Siapkah pihak lain menerima perubahan paradigma itu? Siapkah para perawat menerima konsekuensi dari perubahan paradigma itu?Wacana tentang perubahan paradigma keperawatan bermula dari Lokakarya Nasional Keperawatan I tahun 1983. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa keperawatan adalah pelayanan profesional.

Pelayanan keperawatan didefinisikan sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, keluarga, kelompok khusus, individu, dan sebagainya, pada setiap tingkat, sepanjang siklus kehidupan pasien.

Mengikuti perkembangan keperawatan dunia, para perawat menginginkan perubahan mendasar dalam kegiatan profesinya. Kalau tadinya hanya membantu pelaksanaan tugas dokter, menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan asuhan medis, kini mereka menginginkan pelayanan keperawatan mandiri sebagai upaya mencapai tujuan asuhan keperawatan.

Jika dulu hanya menjalankan perintah dokter, sekarang ingin diberi wewenang memutuskan berdasarkan ilmu keperawatan dan bekerja sama dengan dokter untuk menetapkan apa yang terbaik bagi pasien.

Keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 647/2000 tentang registrasi dan praktik keperawatan lebih mengukuhkannya sebagai profesi di Indonesia.

***

TUNTUTAN perubahan paradigma ini tentu mengubah sebagian besar bentuk hubungan perawat dengan manajemen organisasi tempat kerja (rumah sakit, puskesmas), dokter, serta pasien. Jika praktik keperawatan dilihat sebagai praktik profesi, maka harus ada otoritas atau kewenangan. Ada kejelasan batasan, siapa melakukan apa. Karena diberi kewenangan maka perawat bisa digugat, perawat harus bertanggung jawab terhadap tiap keputusan dan tindakan yang dilakukan.

Perawat harus diberi kesempatan untuk mengambil keputusan secara mandiri didukung oleh pengetahuan dan pengalaman di bidang keperawatan. Namun demikian, tidak ada satu pun masalah kesehatan yang hanya diatasi dengan salah satu disiplin ilmu, karenanya kerja sama dengan pelbagai profesi lain tetap sangat penting.

Peran lain perawat adalah melakukan advokasi, membela kepentingan pasien. Saat ini keputusan pasien dipulangkan sangat tergantung kepada putusan dokter. Dengan keunikan pelayanan keperawatan, perawat berada dalam posisi untuk bisa menyatakan kapan pasien bisa pulang atau kapan pasien harus tetap tinggal. Perawat juga berperan memberikan informasi sejelas-jelasnya bagi pasien.

Untuk bisa bekerja secara profesional diperlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Perlu iklim kerja yang kondusif dengan budaya organisasi yang mendukung dalam berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain serta budaya organisasi yang memfasilitasi kerja sama dengan pasien.

Struktur organisasi hendaknya bisa memfasilitasi kewenangan bagi perawat dalam membuat keputusan. Untuk bisa bekerja secara tenang dan maksimal, diperlukan proteksi terhadap risiko kerja dan tindak kekerasan.

***

KONSEKUENSI dari perkembangan itu harus ada jenjang karier dan pengembangan staf yang tertata baik, imbalan jasa, insentif serta sistem penghargaan yang sesuai dan memadai.

Rendahnya imbalan jasa bagi perawat selama ini mempengaruhi kinerja perawat. Banyak perawat bergaji di bawah upah minimum regional (UMR). Sebagai gambaran, gaji perawat pemerintah di Indonesia antara Rp 300.000-Rp 1 juta per bulan tergantung golongan. Sementara perawat di Filipina tak kurang dari Rp 3,5 juta.

Bagaimana mau maksimal jika pagi bekerja di rumah sakit pemerintah, sore bekerja di rumah sakit swasta agar penghasilan bisa cukup untuk hidup. Sejak berangkat dari rumah, perawat sudah dipusingkan dengan uang bayaran sekolah anak. Saat berangkat kerja, harus menempuh perjalanan jauh dengan berebutan dan berdesakan di kendaraan umum. Hal ini membuat perawat sering kali menjadi tidak sabar dan tidak berkonsentrasi dalam bekerja.

Jika dibandingkan dengan penghasilan dokter secara umum, penghasilan perawat ibarat bumi dan langit. Di beberapa daerah ada perawat honorer yang hanya mendapat imbalan Rp 35.000-Rp 50.000 per bulan. Mereka bekerja sebagai perawat hanya untuk pengabdian atau demi status. Bahkan sebagian menggantungkan hidup dari menyadap karet atau bertani.

Oleh karena itu, isu hangat di pelbagai pertemuan keperawatan baik regional maupun nasional adalah isu tentang jasa keperawatan. Hal ini merupakan kebutuhan mendesak, karena dapat menimbulkan dampak serius, seperti penurunan mutu pelayanan, meningkatnya keluhan konsumen, ungkapan ketidakpuasan perawat lewat unjuk rasa dan sebagainya.

Isu ini jika tidak ditanggapi dengan benar dan proporsional dikhawatirkan dapat menghambat upaya melindungi kepentingan pasien dan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan kesehatan, menghambat perkembangan rumah sakit serta menghambat upaya pengembangan dari keperawatan sebagai profesi. Hal ini juga terkait dengan kesiapan Indonesia menghadapi AFTA 2003.

Pengaturan sistem penghargaan kepada perawat di Indonesia diharapkan memperhatikan besarnya upaya dan bobot kerja yang disumbangkan oleh perawat dalam melaksanakan pelayanan atau asuhan keperawatan yang profesional.

***

MASALAHNYA, para dokter dan direktur rumah sakit banyak yang belum memahami apa yang disebut pelayanan keperawatan profesional. Sosialisasi tentang hal itu belum memadai, terutama di daerah. Maka perubahan paradigma itu harus lebih disosialisasikan, khususnya kepada para dokter sebagai mitra kerja. Untuk meyakinkan para dokter dan konsumen, kata seorang panelis, perlu penelitian untuk membuktikan bahwa hasil pelayanan keperawatan profesional jauh lebih baik daripada pelayanan keperawatan sebelumnya.

Dalam hal persiapan peraturan, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyatakan sudah menyelesaikan konsep lingkup praktik keperawatan, standar praktik keperawatan, serta standar kompetensi tiap kategori keperawatan. Rancangan Undang-Undang Keperawatan juga sudah selesai, tinggal dibahas di tingkat departemen kemudian diteruskan ke DPR.

Dalam waktu dekat hendak dilakukan uji coba model-model praktik keperawatan profesional. Sejauh ini sudah diidentifikasi bentuk-bentuk praktik keperawatan mandiri, seperti praktik di rumah sakit, kunjungan rumah (home care), lembaga/rumah perawatan (nursing home), praktik berkelompok serta praktik individu.

Diakui, pengaturan tenaga keperawatan di Indonesia saat ini belum terintegrasi sejak dari perencanaan, pengadaan sampai pemanfaatan. Karena itu para pihak-pemerintah, PPNI, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), asosiasi rumah sakit, serta perwakilan konsumen-perlu duduk bersama membahas hal ini.

Selain itu, PPNI harus duduk bersama IDI untuk pembinaan kemitraan seawal mungkin dan memilah dari daftar tindakan medik yang selama ini dilimpahkan dokter ke perawat. Dalam kondisi di mana dokter tidak ada, tindakan medik apa yang bisa dilimpahkan secara penuh, sehingga perawat bisa mengklaim jasa keperawatannya. Sebagaimana bidan yang mendapat pelimpahan secara penuh untuk menolong persalinan normal dari dokter ahli kandungan dan kebidanan.

***

DI luar masalah jasa keperawatan dan soal menjalin kerja sama kemitraan dengan dokter, perawat perlu mengantisipasi konsekuensi perubahan dari vokasional menjadi profesional.

Status yuridis seiring perubahan perawat dari perpanjangan tangan dokter menjadi mitra dokter sangat kompleks. Penanganan pasien di rumah sakit akan ditangani dua profesi di samping tenaga kesehatan lain. Tanggung jawab hukum akan terpisah untuk masing-masing kesalahan atau kelalaian. Yaitu, malpraktik medis, dan malpraktik keperawatan. Untuk mengantisipasi, di luar negeri saat ini sudah ada asuransi untuk malpraktik keperawatan, selain asuransi untuk malpraktik kedokteran.

Pemberian kewenangan untuk memutuskan bentuk perawatan bagi pasien maupun pembagian tanggung jawab dengan dokter dalam melakukan tindakan, membuahkan konsekuensi hukum. Perawat kini bisa digugat. Pelbagai kasus pengadilan di luar negeri menunjukkan, perawat profesional mengalami tuntutan hukum akibat kelalaian atau malpraktik dalam melakukan pekerjaan.

Kesalahan perawat yang mungkin bisa terjadi adalah salah obat, salah dosis, salah konsentrasi, salah baca label, salah pasien, atau yang fatal salah transfusi. Contoh di luar negeri adalah tertinggalnya peralatan bedah dalam perut pasien. Saat ini di Indonesia kelalaian itu masih menjadi tanggung jawab dokter. Tetapi, nanti jika perawat kamar bedah sudah profesional seperti di negara maju, hal itu menjadi tanggung jawab perawat.

Perawat profesional akan berhadapan dengan beberapa bentuk sanksi hukum. Dari hukum pidana, hukum perdata, hukum perburuhan (berkaitan dengan tempat kerja), hukum kedokteran sampai masalah etika dan disiplin profesi.

Perawat perlu mempunyai hukum keperawatan yang terkait dengan hukum kedokteran dan hukum kerumahsakitan. Hal-hal ini harus diajarkan pada pendidikan perawat sejak level yang paling rendah (kini D3 Keperawatan yang akan menjadi perawat profesional pemula).

Perlu ada kejelasan dari pemerintah maupun para pihak terkait mengenai tanggung jawab hukum dari perawat, dokter maupun rumah sakit. Sejauh ini belum ada peraturan pemerintah (PP) yang mengatur.

UU No 23/1992 tidak mengatur. Dari 29 PP yang diperlukan untuk pelaksanaan, baru disusun empat PP. Itu pun bukan tentang standar profesi, perlindungan hak pasien dan ganti rugi akibat kesalahan pelayanan yang dilakukan tenaga kesehatan.

Pengaturan yang ada hanya berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik serta Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Padahal, menurut peraturan seharusnya PP dulu baru Kepmenkes dan SK Dirjen. Demikian juga pengaturan tentang hak dan kewajiban perawat. Surat Keputusan Dirjen Yanmed hanya mengatur perawat di rumah sakit, sedang pengaturan perawat secara umum belum ada.

Untuk itu organisasi profesi perawat harus berbenah dan memperluas struktur organisasi agar dapat menampung semua perubahan, misalnya ada sekretaris jenderal yang bekerja purnawaktu.

 

Kode etik keperawatan Indonesia :

1. Tanggung jawab perawat terhadap individu, keluarga dan masyarakat

a. Perawat dalam melaksanakan pengabdiannya senantiasa berpedoman kepada tanggungjawab yang bersumber dari adanya kebutuhan akan keperawatan individu, keluarga dan masyarakat.

b. Perawat dalam melaksanakan pengabdiannya di bidang keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat-istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari individu, keluarga dan masyarakat.

c. Perawat dalam melaksanakan kewajibannya bagi individu, keluarga dan masyarakat senantiasa dilandasi dengan rasa tulus ikhlas sesuai dengan martabat dan tradisi luhur keperawatan.Tanggungjawab terhadap tugas

d. Perawat senantiasa menjalin hubungan kerja sama dengan individu, keluarga dan masyarakat dalam mengambil prakarsa dan mengadakan upaya kesehatan khususnya serta upaya kesejahteraan umum sebagai bagian dari tugas kewajiban bagi kepentingan masyarakat.

2. Tanggungjawab terhadap tugas

a. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan serta ketrampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan individu, keluarga dan masyarakat.

b. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Perawat tidak akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan keperawatan untuk tujuan yang bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan.

d. Perawat dalam menunaikan tugas dan kewajibannya senantiasa berusaha dengan penuh kesadaran agar tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.

e. Perawat senantiasa mengutamakan perlindungan dan keselamatan klien dalam melaksanakan tugas keperawatan serta matang dalam mempertimbangkan kemampuan jika menerima atau mengalihtugaskan tanggungjawab yang ada hubungannya dengan keperawatan.

3. Tanggungjawab terhadap sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya

a. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik antara sesama perawat dan dengan tenaga kesehatan lainnya, baik dalam memelihara kerahasiaan suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

b. Perawat senantiasa menyebarluaskan pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya kepada sesama perawat serta menerima pengetahuan dan pengalaman dari profesi lain dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam bidang keperawatan.

 

 

 

4. Tanggungjawab terhadap profesi keperawatan

a. Perawat senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan profesional secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan jalan menambah ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat bagi perkembangan keperawatan.

b. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan menunjukkan perilaku dan sifat pribadi yang luhur.

c. Perawat senantiasa berperan dalam menentukan pembakuan pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkan dalam kegiatan dan pendidikan keperawatan.
d. Perawat secara bersama-sama membina dan memelihara mutu organisasi profesi keperawatan sebagai sarana pengabdiannya.

5. Tanggungjawab terhadap pemerintah, bangsa dan negara

a. Perawat senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai kebijaksanaan yang diharuskan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan dan keperawatan.

b. Perawat senantiasa berperan secara aktif dalam menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan keperawatan kepada masyarakat.

 

TREND DAN ISSUE KEPERAWATAN

PELAKSANAAN KOLABORASI PERAWAT – DOKTER

 

 A.        Pendahuluan

Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan pihak tertentu. Sekian banyak pengertian dikemukakan dengan sudut pandang beragam namun didasari prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab dan tanggung gugat. Namun demikian kolaborasi sulit didefinisikan untuk menggambarkan  apa yang sebenarnya yang menjadi esensi dari kegiatan ini. Seperti yang dikemukakan National Joint Practice Commision (1977) yang dikutip Siegler dan Whitney (2000) bahwa tidak ada definisi yang mampu menjelaskan sekian ragam variasi dan kompleknya kolaborasi dalam kontek perawatan kesehatan.

Berdasarkan kamus Heritage Amerika (2000), kolaborasi adalah bekerja bersama khususnya dalam usaha penggambungkan pemikiran. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukanan oleh Gray (1989) menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berfikir dimana pihak yang terklibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan padangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan.

American Medical Assosiation (AMA), 1994,  setelah melalui diskusi dan negosiasi yang panjang dalam kesepakatan hubungan professional dokter dan perawat,  mendefinisikan istilah kolaborasi sebagai berikut ; Kolaborasi adalah proses dimana dokter dan perawat merencanakan dan praktek bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup praktek mereka dengan berbagi nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk merawat individu, keluarga dan masyarakat. (www.nursingword.org/readroom,) 

Apapun bentuk dan tempatnya, kolaborasi meliputi suatu pertukaran pandangan atau ide yang memberikan perspektif kepada seluruh kolaborator. Efektifitas hubungan kolaborasi profesional membutuhkan mutual respek baik setuju atau ketidaksetujuan yang dicapai dalam interaksi tersebut. Partnership kolaborasi merupakan usaha yang baik sebab mereka menghasilkan outcome yang lebih baik bagi  pasien dalam mecapai upaya penyembuhan dan memperbaiki kualitas hidup.

Kolaborasi merupakan proses komplek yang membutuhkan sharing pengetahuan yang direncanakan  dan menjadi tanggung jawab bersama untuk merawat pasien. Bekerja bersama dalam kesetaraan adalah esensi dasar dari kolaborasi yang kita gunakan untuk menggambarkan hubungan perawat dan dokter.  Tentunya ada konsekweksi di balik issue kesetaraan yang dimaksud. Kesetaraan kemungkinan dapat  terwujud jika individu yang terlibat  merasa dihargai serta  terlibat secara fisik dan intelektual saat memberikan bantuan kepada pasien. Pertanyaannya apakah kolaborasi dokter dan perawat telah terjadi  dengan  semestinya? 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai trend dan issue mengenai pelaksanaan kolaborasi perawat-dokter, mengingat bahwa kerjasama antara dokter-perawat merupakan salah satu faktor sangat penting untuk mencapai  keberhasilan dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

 

B.         Trend dan Issue yang Terjadi

Hubungan perawat-dokter adalah satu bentuk hubungan interaksi yang telah cukup lama dikenal ketika memberikan bantuan kepada pasien. Perspektif yang berbeda dalam memandang pasien, dalam  prakteknya menyebabkan munculnya hambatan-hambatan teknik dalam melakukan proses kolaborasi. Kendala psikologis keilmuan dan individual, factor sosial, serta budaya menempatkan kedua profesi ini memunculkan kebutuhan akan upaya kolaborasi yang dapat menjadikan keduanya lebih solid dengan semangat kepentingan pasien.

Berbagai penelitian menunjukan bahwa banyak aspek positif yang dapat timbul jika hubungan kolaborasi dokter-perawat berlangsung baik. American Nurses Credentialing Center (ANCC) melakukan risetnya pada 14 rumah sakit melaporkan bahwa hubungan dokter-perawat bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga berdampak langsung pada hasil yang dialami pasien (Kramer dan Schamalenberg, 2003). Terdapat hubungan korelasi positif antara kualitas hubungan dokter-perawat dengan kualitas hasil yang didapatkan pasien.

Hambatan kolaborasi dokter dan perawat sering dijumpai pada tingkat profesional dan institusional. Perbedaan status dan kekuasaan tetap menjadi sumber utama ketidaksesuaian yang membatasi pendirian profesional dalam aplikasi kolaborasi. Dokter cenderung pria, dari tingkat ekonomi lebih tinggi dan biasanya fisik lebih besar dibanding perawat, sehingga iklim dan kondisi sosial masih medukung dominasi dokter. Inti sesungguhnya dari konflik perawat dan dokter terletak pada perbedaan sikap profesional mereka terhadap pasien dan cara berkomunikasi diantara keduanya.

Dari hasil observasi penulis di rumah sakit nampaknya perawat dalam memberikan asuhan keperawatan belum dapat melaksanakan fungsi kolaborasi khususnya dengan dokter. Perawat bekerja memberikan pelayanan kepada pasien hanya berdasarkan intruksi medis yang juga didokumentasikan secara baik,  sementara dokumentasi asuhan keperawatan yang meliputi proses keperawatan tidak ada. Disamping itu hasil wawancara penulis dengan beberapa perawat rumah sakit pemerintah dan swasta, mereka menyatakan bahwa banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kolaborasi, diantaranya pandangan dokter  yang selalu menganggap bahwa perawat merupakan tenaga vokasional, perawat  sebagai asistennya, serta kebijakan rumah sakit yang kurang mendukung.

Isu-isu tersebut  jika tidak ditanggapi dengan benar dan proporsional dikhawatirkan dapat menghambat upaya melindungi kepentingan pasien dan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan kesehatan, serta menghambat upaya pengembangan dari keperawatan sebagai profesi.

 

C.        Pembahasan

        Pemahaman kolaborasi

Pemahaman mengenai prinsip kolaborasi dapat menjadi kurang berdasar jika hanya dipandang dari hasilnya saja. Pembahasan bagaimana proses kolaborasi itu terjadi justru menjadi point penting yang harus disikapi. Bagaimana masing-masing profesi memandang arti kolaborasi harus dipahami oleh kedua belah pihak sehingga dapat diperoleh persepsi yang sama.

Seorang dokter saat menghadapi pasien pada umumnya berfikir, ” apa diagnosa pasien ini dan perawatan apa yang dibutuhkannya” pola pemikiran seperti ini sudah terbentuk sejak awal proses pendidikannya. Sulit dijelaskan secara tepat bagaimana pembentukan pola berfikir seperti itu apalagi kurikulum kedokteran terus berkembang. Mereka juga diperkenalkan dengan lingkungan klinis dibina dalam masalah etika, pencatatan riwayat medis, pemeriksaan fisik serta hubungan dokter dan pasien. mahasiswa kedokteran pra-klinis sering terlibat langsung dalam aspek psikososial perawatan pasien melalui kegiatan tertentu seperti gabungan bimbingan – pasien. Selama periode tersebut hampir tidak ada kontak formal dengan para perawat, pekerja sosial atau profesional kesehatan lain. Sebagai praktisi memang mereka berbagi lingkungan kerja dengan para perawat tetapi mereka tidak dididik untuk menanggapinya sebagai rekanan/sejawat/kolega. (Siegler dan Whitney, 2000)

Dilain pihak seorang perawat akan berfikir; apa masalah pasien ini? Bagaimana pasien menanganinya?, bantuan apa yang dibutuhkannya? Dan apa yang dapat diberikan kepada pasien?. Perawat dididik untuk mampu menilai status kesehatan pasien, merencanakan intervensi, melaksanakan rencana, mengevaluasi hasil dan menilai kembali sesuai kebutuhan. Para pendidik menyebutnya sebagai proses keperawatan. Inilah yang dijadikan dasar argumentasi bahwa profesi keperawatan didasari oleh disiplin ilmu yang membantu individu sakit atau sehat dalam menjalankan kegiatan yang mendukung kesehatan atau pemulihan sehingga pasien bisa mandiri.

Sejak awal perawat dididik mengenal perannya dan berinteraksi dengan pasien. Praktek keperawatan menggabungkan teori dan penelitian perawatan dalam praktek rumah sakat dan praktek pelayanan kesehatan masyarakat. Para pelajar bekerja diunit perawatan pasien bersama staf perawatan untuk belajar merawat, menjalankan prosedur dan menginternalisasi peran.

Kolaborasi merupakan proses komplek yang membutuhkan sharing pengetahuan yang direncanakan yang disengaja, dan menjadi tanggung jawab bersama untuk merawat pasien. Kadangkala itu terjadi dalam hubungan yang lama antara tenaga profesional kesehatan. (Lindeke dan Sieckert,  2005).

Kolaborasi adalah suatu proses dimana praktisi keperawatan atau perawat klinik bekerja dengan dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktek profesional keperawatan, dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk pengembangan kerjasama atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan suatu negara dimana pelayanan diberikan. Perawat dan dokter merencanakan dan mempraktekan bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batas-batas lingkup praktek dengan berbagi nilai-nilai dan pengetahuan serta respek terhadap orang lain yang berkontribusi terhadap perawatan individu, keluarga dan masyarakat.

       

        Anggota Tim interdisiplin

Tim pelayanan kesehatan interdisiplin merupakan sekolompok profesional yang mempunyai aturan yang jelas, tujuan umum dan berbeda keahlian. Tim akan berfungsi baik jika terjadi adanya konstribusi dari anggota tim dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Anggota tim kesehatan meliputi : pasien, perawat, dokter, fisioterapi, pekerja sosial, ahli gizi, manager, dan apoteker. Oleh karena itu tim kolaborasi hendaknya memiliki komunikasi yang efektif, bertanggung jawab dan saling menghargai antar sesama anggota tim.

Pasien secara integral adalah anggota tim yang penting. Partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan akan menambah kemungkinan suatu rencana menjadi efektif. Tercapainya tujuan kesehatan pasien yang optimal hanya dapat dicapai jika pasien sebagai pusat anggota tim.

Perawat sebagai anggota membawa persfektif yang unik dalam interdisiplin tim. Perawat memfasilitasi dan membantu pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari praktek profesi kesehatan lain. Perawat berperan sebagai penghubung penting antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan.

Dokter memiliki peran utama dalam mendiagnosis, mengobati dan mencegah penyakit. Pada situasi ini dokter menggunakan modalitas pengobatan seperti pemberian obat dan pembedahan. Mereka sering berkonsultasi dengan anggota tim lainnya sebagaimana membuat referal pemberian pengobatan.

Kolaborasi menyatakan bahwa anggota tim kesehatan harus bekerja dengan kompak dalam mencapai tujuan. Elemen penting untuk mencapai kolaborasi yang efektif meliputi kerjasama, asertifitas, tanggung jawab, komunikasi, otonomi dan kordinasi seperti skema di bawah ini.

Autonomy

 

Responsibility

 

cooperation

 

Communications

Coordination

 

Common purpose

 

 Mutuality

 

        Assertiveness

 

        Efective collaboration

 

        Elemen kunci efektifitas kolaborasi

 

Kerjasama adalah menghargai pendapat orang lain dan bersedia untuk memeriksa beberapa alternatif pendapat dan perubahan kepercayaan. Asertifitas penting ketika individu dalam tim mendukung pendapat mereka dengan keyakinan. Tindakan asertif menjamin bahwa pendapatnya benar-benar didengar dan konsensus untuk dicapai. Tanggung jawab, mendukung suatu keputusan yang diperoleh dari hasil konsensus dan harus terlibat dalam pelaksanaannya. Komunikasi artinya bahwa setiap anggota bertanggung jawab untuk membagi informasi penting mengenai perawatan pasien dan issu yang relevan untuk membuat keputusan klinis. Otonomi mencakup kemandirian anggota tim dalam batas kompetensinya. Kordinasi adalah efisiensi organisasi yang dibutuhkan dalam perawatan pasien, mengurangi duplikasi dan menjamin orang yang berkualifikasi dalam menyelesaikan permasalahan.

Kolaborasi didasarkan pada konsep tujuan umum, konstribusi praktisi profesional, kolegalitas, komunikasi dan praktek yang difokuskan kepada pasien. Kolegalitas menekankan pada saling menghargai, dan pendekatan profesional untuk masalah-masalah dalam team dari pada menyalahkan seseorang atau atau menghindari tangung jawab.  Hensen  menyarankan  konsep dengan arti yang sama : mutualitas dimana dia mengartikan sebagai suatu hubungan yang memfasilitasi suatu proses dinamis  antara orang-orang ditandai oleh keinginan maju untuk mencapai tujuan dan kepuasan setiap anggota. Kepercayaan adalah konsep umum untuk semua elemen kolaborasi. Tanpa rasa pecaya,  kerjasama tidak akan ada, asertif menjadi ancaman, menghindar dari tanggung jawab, terganggunya komunikasi . Otonomi akan ditekan dan koordinasi tidak akan terjadi.

Elemen kunci kolaborasi dalam kerja sama team multidisipliner dapat digunakan untuk  mencapai tujuan kolaborasi team :

-           Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional.

-           Produktivitas  maksimal serta efektifitas dan efesiensi sumber daya

-           Peningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja, dan loyalitas

-           Meningkatnya kohesifitas antar profesional 

-           Kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional,

-           Menumbuhkan komunikasi, kolegalitas,  dan menghargai dan memahami orang lain.

Berkaitan dengan issue kolaborasi dan soal menjalin kerja sama kemitraan dengan dokter, perawat perlu mengantisipasi konsekuensi perubahan dari vokasional menjadi profesional. Status yuridis seiring perubahan perawat dari perpanjangan tangan dokter menjadi mitra dokter sangat kompleks. Tanggung jawab hukum juga akan terpisah untuk masing-masing kesalahan atau kelalaian. Yaitu, malpraktik medis, dan malpraktik keperawatan. Perlu ada kejelasan dari pemerintah maupun para pihak terkait mengenai tanggung jawab hukum dari perawat, dokter maupun rumah sakit. Organisasi profesi perawat juga harus berbenah dan memperluas struktur organisasi agar dapat mengantisipasi perubahan. (www. kompas.com. Diakses pada tanggal 20 Maret 2007)

Pertemuan profesional dokter-perawat dalam situasi nyata lebih banyak terjadi dalam lingkungan rumah sakit. Pihak manajemen rumah sakit dapat menjadi fasilitator demi terjalinnyanya hubungan kolaborasi seperti dengan menerapkan sistem atau kebijakan yang mengatur interaksi diantara berbagai profesi kesehatan. Pencatatan terpadu data kesehatan pasien, ronde bersama, dan pengembangan tingkat pendidikan perawat dapat juga dijadikan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Ronde bersama yang dimaksud adalah kegiatan visite bersama antara dokter-perawat dan mahasiswa perawat maupun mahasiswa kedokteran, dengan tujuan mengevaluasi pelayanan kesehatan yang telah dilakukan kepada pasien. Dokter dan perawat saling bertukar informasi untuk mengatasi permasalahan pasien secara efektif. Kegiatan ini juga merupakan sebagai satu upaya untuk menanamkan sejak dini pentingnya kolaborasi bagi kemajuan proses penyembuhan pasien. Kegiatan ronde bersama dapat ditindaklanjuti dengan pertemuan berkala  untuk membahas kasus-kasus tertentu sehingga terjadi trasnfer pengetahuan diantara  anggota tim.

Komunikasi dibutuhkan untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif, hal tersebut perlu ditunjang oleh sarana komunikasi yang dapat menyatukan data kesehatan pasien secara komfrenhensif sehingga menjadi sumber informasi bagi semua anggota team dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu perlu dikembangkan catatan status kesehatan pasien yang memungkinkan komunikasi dokter dan perawat terjadi secara efektif.

Pendidikan perawat perlu terus ditingkatkan untuk meminimalkan kesenjangan profesional dengan dokter melalui pendidikan berkelanjutan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan melalui pendidikan formal sampai kejenjang spesialis atau minimal melalui pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian perawat

 

D.        Penutup

Untuk mencapai pelayanan yang efektif maka perawat, dokter dan tim kesehatan harus berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Tidak ada kelompok yang dapat menyatakan lebih berkuasa diatas yang lainnya. Masing-masing profesi memiliki kompetensi profesional yang berbeda sehingga ketika digabungkan dapat menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Banyaknya faktor yang berpengaruh seperti kerjasama, sikap saling menerima, berbagi tanggung jawab, komunikasi efektif sangat menentukan bagaimana suatu tim berfungsi. Kolaborasi yang efektif antara anggota tim kesehatan memfasilitasi terselenggaranya pelayanan pasien yang berkualitas.

 

 

 

 DAFTAR REFERENSI

Berger, J. Karen and Williams. 1999. Fundamental Of Nursing; Collaborating for Optimal Health, Second Editions. Apleton and Lange. Prenticehall. USA

Dochterman , Joanne McCloskey PhD, RN, FAAN. 2001 Current Issue in Nursing. 6th Editian . Mosby Inc.USA

Siegler, Eugenia L, MD and Whitney Fay W, PhD, RN., FAAN , alih bahasa Indraty Secillia, 2000. Kolaborasi Perawat-Dokter ; Perawatan Orang Dewasa dan Lansia, EGC. Jakarta

www. Nursingworld. 1998.: Collaborations and Independent Practice: Ongoing Issues for Nursing. Diakses pada tanggal 12 Maret 2007

www. Kompas.com/kompas-cetak/ 2001. Diskusi Era Baru: Perawat Ingin Jadi Mitra Dokter.  Diakses pada tanggal 20 Maret 2007

www.pikiran-rakyat.com/cetak. 2002 : Hak dan Kewajiban Rumah Sakit. Diakses pada tanggal 20 Maret 2007

www. nursingworld. Sieckert. 2005 Nursing – Physician workplace Collaboration. Diakses pada tanggal 12 Maret 2007

www.nursingworld. Canon. 2005. New Horizons for Collaborative Partnership. Diakses pada tanggal 12 Maret 2007

www. Nursingworld. Gardner. 2005. Ten Lessons in Collaboration. Diakses pada tanggal 12 Maret 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUBUNGAN DENGAN KOLEGA DOKTER, GURU, DAN MURID

”…….model kerjasama dalam pengambilan keputusan

telah menggantikan model otoritarian yang merupakan

sifat dari paternalisme medis tradisional.”

Sebagai anggota dari profesi kesehatan, dokter diharapkan memperlakukan profesi kesehatan

lain lebih sebagai anggota keluarga dari pada sebagai orang asing, bahkan sebagai teman

Deklarasi Geneva dari WMA juga memuat janji: ”Kolega saya akan menjadi saudara saya”.

Interpretasi dari janji ini bervariasi dari satu negara dan negara lain dan juga sepanjang waktu.

Sebagai contoh, dimana biaya layanan merupakan hal yang pokok atau hanya sebagai imbalan

jasa, ada tradisi kuat ’professional courtasy’ dimana dokter tidak meminta bayaran terhadap

tindakan medis yang dilakukan. Praktek ini telah mengalami penurunan di banyak negara

dimana terdapat penggantian biaya dari pihak ketiga.

Selain tuntutan positif untuk memperlakukan kolega secara terhormat dan bekerjasama untuk

memaksimalkan perawatan pasien, Kode Etik Kedokteran Internasional yang dikeluarkan

oleh WMA mempunyai dua pengecualian pada hubungan dokter dengan orang lain: (1)

membayar atau menerima upah atau apa saja yang menyerupai untuk mendapatkan rujukan

pasien; dan (2) mencuri pasien dari kolega. Kewajiban ketiga, untuk melaporkan perilaku

tidak etik atau tidak kompeten yang dilakukanoleh kolega dibahas di bawah ini.

Dalam tradisi etika kedokteran Hippocrates, dokter memiliki hutang penghargaan khusus

terhadap guru mereka. Deklarasi Geneva menyatakannya sebagai berikut: ”Saya akan

memberikan guru saya penghormatan dan terima kasih yang merupakan hak mereka”.

Walaupun pendidikan kedokteran saat ini melibatkan banyak sekali interaksi doktermahasiswa

dari pada hubungan satu per satu seperti waktu dulu, namun masih tergantung dari

kebaikan dan dedikasi dokter yang mau mengajar, yang sering tidak menerima imbalan untuk

aktivitas mengajar mereka. Mahasiswa pendidikan dokter dan peserta training medis sangat

berhutang terima kasih kepada guru mereka, yang tanpa mereka pendidikan kedokteran

mungkin akan hanya sebatas belajar sendiri.

Sebagai bagiannya, guru mempunyai kewajiban memperlakukan siswa mereka secara

terhormat dan menjadi contoh yang baik bagaimana menghadapi pasien. Istilah ’kurikulum

tersembunyi’ dalam pendidikan dokter yaitu standar perilaku yang ditampakkan oleh dokter

lebih banyak memberikan pengaruh dibanding kurikulum etika kedokteran yang eksplisit, dan

jika terjadi konflik antara tuntutan etik dengan perilaku dan sikap guru mereka, mahasiswa

kedokteran akan lebih memilih mengikuti contoh yang diberikan guru mereka.

Guru mempunyai kewajiban tertentu untuk tidak meminta siswanya terlibat dalam praktek

yang tidak etik. Banyak jurnal kedokteran memberikan contohnya seperti mengikut sertakan

”….guru mempunyai kewajiban memperlakukan siswa

mereka secara terhormat dan menjadi contoh yang

baik bagaimana menghadapi pasien.”

siswa dalam mendapatkan ijin dari pasien untuk tindakan medis dalam situasi dimana tenaga

medis yang benar-benar sesuai yang melakukannya, melakukan pemeriksaan pelvis terhadap

pasien yang teranestesi atau yang baru saja meninggal tanpa ijin, dan melakukan prosedur

tanpa pengawasan yang walaupun kecil seperti insersi intra-vena namun oleh beberapa siswa

dianggap diluar kompetensi mereka. Menghadapi keseimbangan kekuatan yang tidak sama

antara siswa dan guru serta keengganan siswa untuk bertanya atau menolak permintaanpermintaannya

mengharuskan guru memastikan bahwa mereka tidak meminta siswa untuk

melakukan tindakan yang tidak etis. Di banyak sekolah kedokteran, ada perwakilan kelas atau

organisasi mahasiswa yang mungkin mampu menimbulkan kepedulian terhadap masalahmasalah

etis dalam pendidikan. Siswa yang peduli mengenai aspek etis dalam pendidikan

mereka sebaiknya memiliki akses terhadap mekanisme bagaimana mereka dapat

memunculkan kepedulian tanpa perlu dianggap sebagai whistle-blower (tukang semprit), dan

juga akses kepada dukungan yang sesuai jika diperkirakan perlu memunculkan isu tersebut

melalui proses yang lebih formal.

Pada gilirannya, siswa kedokteran diharapkan memiliki standar yang tinggi mengenai perilaku

etik yang sesuai sebagai dokter nantinya. Mereka harus memperlakukan siswa lain sebagai

kolega dan mempersiapan diri untuk dapat selalu menawarkan bantuan jika diperlukan,

termasuk saran koreksi terhadap perilaku yang tidak profesional. Mereka juga harus ikut

menyumbang dalam proyek dan tugas seperti tugas belajar dan layanan lewat telpon.

MELAPORKAN PRAKTEK YANG TIDAK ETIS DAN TIDAK AMAN

Pengobatan telah mengambil tempat kehormatan dalam statusnya sebagai profesi y ang dapat

mengatur diri sendiri. Sebagai balasan terhadap hak kehormatan yang diberikan masyarakat

dan kepercayaan yang diberikan oleh pasien mereka, profesi kesehatan harus membangun

standar perilaku yang tinggi untuk anggotanya dan prosedur pendisiplinan dalam menyelidiki

tuduhan adanya tindakan yang tidak benar dan jika perlu menghukum yang berbuat salah.

Sistem pengaturan sendiri ini sering gagal dan saat ini telah dilakukan langkah-langkah yang

dapat membuat profesi lebih akuntabel seperti dengan menunjuk anggota awam pemegang

kekuasaan dalam pengaturan. Persyaratan utama untuk mengatur sendiri adalah ikhlas

sepenuh hati didukung oleh para dokter karena prinsip-prinsipnya dan kemauannya untuk

mengenali dan berhubungan dengan praktek-praktek yang tidak aman dan tidak etik.

Kewajiban untuk melaporkan kolega yang melakukan tindakan yang tidak kompeten,

mencelakakan, perbuatan tidak senonoh, ditekankan dalam Kode Etik Kedokteran

”Siswa yang peduli mengenai aspek etis dalam pendidikan

mereka sebaiknya memiliki akses terhadap mekanisme

bagaimana mereka dapat memunculkan kepedulian……”

Internasional yang dikeluarkan oleh WMA yang menyatakan: ”Dokter harus … berusaha

keras untuk menyatakan kekurangan karakter dan kompetensi dokter atau yang terlibat dalam

penipuan atau kecurangan.” Penerapan prinsip ini tidaklah mudah. Di satu sisi seorang dokter

mungkin menyerang reputasi koleganya karena motif yang tidak benar seperti karena

cemburu dan perasaan terhina oleh koleganya. Dokter juga merasa tidak enak dan ragu untuk

melaporkan tindakan koleganya yang tidak benar karena simpati atau persahabatan.

Konsekuensi pelaporan tersebut dapat berakibat kurang baik bagi yang melapor, termasuk

keramahan dari yang tertuduh atau bahkan juga dari kolega yang lain.

Terlepas dari hal tersebut, pelaporan terhadap tindakan salah yang dilakukan kolega

merupakan suatu tugas profesional. Dokter tidak hanya mempunyai kewajiban menjaga

reputasi yang baik dari profesinya tetapi juga karena mereka sendirilah yang kadang bisa

mengetahui ketidak kompetenan, kelalaian atau kesalahan prosedur. Namun melaporkan

kolega kepada komisi dislipin sebaiknya merupakan langkah terakhir setelah semua alternatif

telah dicoba dan tidak memberikan hasil. Langkah pertama mungkin mendekati kolega

tersebut dan mengatakan bahwa menurut pendapat anda tindakannya tidak aman dan tidak

etis. Jika masalahnya dapat diselesaikan pada level tersebut, mungkin tidak diperlukan

langkah lebih jauh. Jika tidak, langkah selanjutnya mungkin membicarakannya dengan atasan

anda dan/atau atasan kolega anda dan menyerahkan keputusannya kepada orang tersebut. Jika

langkah ini tidak praktis atau tidak memberikan hasil, mungkin langkah terakhir perlu

memberitahukan komisi disiplin.

HUBUNGAN DENGAN PROFESI KESEHATAN LAIN

Bab II mengenai hubungan dengan pasien dimulai dengan bahasan mengenai pentingnya

penghargaan dan perlakuan yang sama dalam hubungan dokter-pasien. Hal tersebut juga

tentunya dapat diterapkan dalam hubungan dengan rekan kerja. Sebagai contoh larangan

melakukan deskriminasi karena usia, penyakit atau kecacatan, kepercayaan, etnik, jenis

kelamin, kebangsaan, keanggotaan politik, ras, orientasi seks, maupun posisi sosial

(Deklarasi Jenewa dari WMA) juga dapat diterapkan dalam berhubungan dengan semua

orang yang bekerja bersama dengan dokter dalam merawat pasien dan aktivitas profesional

lain.

Non-diskriminatif merupakan sifat pasif dalam hubungan. Penghargaan merupakan sesuatu

yang lebih aktif dan positif. Dengan tetap mempertimbnagkan penyedia layanan kesehatan

lain seperti dokter, perawat, pekerja kesehatan pendukung, dan lainnya harus ada penghargaan

”…melaporkan kolega kepada komisi

dislipin sebaiknya merupakan langkah

terakhir setelah semua alternatif telah

dicoba dan tidak memberikan hasil.”

terhadap ketrampilan dan pengalaman mereka karena dapat membantu dalam perawatan

pasien. Semua penyedia layanan kesehatan tidaklah sama dalam hal pendidikan dan pelatihan,

namun tetap memiliki kesetaraan sebagai manusia dan juga perhatian terhadap kesehatan

pasien.

Seperti juga dengan pasien, ada kalanya dibenarkan untuk menolak memulai atau mengakhiri

hubungan dengan penyedia layanan kesehatan lain. Hal ini termasuk kurang percaya diri

dalam kemampuan atau integritas orang lain dan benturan kepribadian yang serius.

Membedakannya dengan motif yang kurang benar memerlukan pertimbangan yang lebih etis

dari pihak dokter.

KERJASAMA

Pengobatan merupakan profesi yang sangat individualistik dan pada saat yang sama juga

sangat kooperatif. Di satu sisi, dokter sangat posesif terhadap pasien mereka. Dengan alasan

yang baik, diklaim bahwa hubungan individual antara dokter-pasien merupakan cara terbaik

dalam mendapatkan pengetahuan tentang pasien dan kelangsungan perawatan yang optimal

dalam mencegah dan menyembuhkan penyakit. Retensi pasien juga menguntungkan bagi

dokter, setidaknya secara finansial. Pada saat yang sama, seperti dikatakan di atas, pengobatan

sangat kompleks dan khusus, sehingga diperlukan kerjasama yang dekat antara praktisi

dengan pengetahuan dan ketrampilan yang berbeda namun saling mendukung. Tarikan antara

individualisme dan kerjasama telah menjadi tema yang selalu muncul dalam etika kedokteran.

Melemahnya sistem paternalisme medis dibarengi dengan hilangnya kepercayaan bahwa

dokter ’memiliki’ pasien mereka. Hak pasien untuk meminta opini kedua telah diperluas

dengan memasukkan untuk mendapatkan layanan kesehatan lain yang mungkin sanggup

memenuhi kebutuhannya lebih baik. Menurut Declaration on the Rights of the Patient dari

WMA menyatakan bahwa: ”Dokter mempunyai kewajiban untuk bekerja sama dalam

koordinasi, dalam merawat pasien dengan profesi kesehatan lain”. Namun demikian dokter

tidak mencari untung dari kerjasama ini melalui pembagian biaya.

Restriksi terhadap ’kepemilikan’ dokter terhadap pasien mereka harus diseimbangkan dengan

ukuran-ukuran lain yang dimaksudkan untuk menjaga privasi hubungan dokter-pasien.

Contohnya pasien yang dirawat oleh lebih dari satu dokter yang umum terjadi di rumah sakit,

jika mungkin sebaiknya memiliki satu dokter yang mengkoordinasikan perawatan yang dapat

”Melemahnya sistem paternalisme medis

dibarengi dengan hilangnya kepercayaan

bahwa dokter ’memiliki’ pasien mereka.”

selalu membuat pasien paham mengenai kemajuan perawatan dan membantu pasien membuat

keputusan.

Hubungan diantara dokter diatur dengan aturan-aturan yang umumnya dipahami dan

diformulasikan dengan baik, namun hubungan dokter dengan profesi kesehatan lain dalam

keadaan terus berubah dan ada perbedaan nyata mengenai peran mereka. Seperti disebutkan di

atas, banyak perawat, farmasis, fisioterapis, dan profesional lain menganggap diri mereka

lebih kompeten dalam bidangnya dalam perawatan pasien dibanding dokter dan tidak ada

alasan bahwa mereka tidak mendapat perlakuan yang sama dengan dokter. Mereka lebih

menyukai pendekatan tim dalam perawatan pasien dimana semua pemberi perawatan dilihat

sama, dan menganggap diri mereka pantas untuk merawat pasien. Di lain pihak dokter merasa

walaupun pendekatan tim digunakan, tetap saja harus ada seorang yang bertanggung jawab

dan dokter adalah orang yang paling baik karena pendidikan dan pengalamannya.

Walaupun beberapa dokter mempertahankan otoritas yang hampir absolut, namun tidak dapat

dihindari bahwa akan ada perubahan peran karena adanya klaim oleh pasien dan juga

penyedia layanan kesehatan lain agar dapat berpartisipasi lebih besar lagi dalam

pengambialan keputusan medis. Dokter harus dapat menjelaskan rekomendasinya kepada

orang lain dan membujuk agar mereka menerimanya. Tambahan terhadap ketrampilan

komunikasi ini adalah dokter harus dapat mengatasi konflik yang muncul di antara orangorang

yang terlibat dalam perawatan pasien.

Tantangan lain dalam kerjasama untuk kepentingan terbaik pasien terjadi ketika pasien juga

menggunakan penyedia layanan kesehatan alternatif atau tradisional (’dukun’) hal ini terjadi

pada sebagiaan besar populasi di Afrika dan Asia dan mengalami peningkatan di Eropa dan

Amerika. Walaupun beberpa orang menganggap kedua pendekatan ini saling mendukung,

namun di banyak situasi keduanya saling berbeda sehingga dapat menimbulkan konflik.

Karena setidaknya beberapa intervensi alternatif dan tradisional memiliki efek terapi dan juga

dicari oleh pasien maka dokter harus mencari cara agar dapat bekerjasama dengan mereka.

Bagaimana hal ini dapat dilakukan akan sangat bervariasi dari satu negara dengan negara lain

dan dari satu jenis praktisi dengan yang lain. Dalam semua keadaan tersebut kesehatan pasien

haruslah menjadi pertimbangan pokok.

PEMECAHAN KONFLIK

Walaupun dokter dapat mengalami banyak konflik dengan dokter dan profesi kesehatan lain

contohnya dalam hal prosedur perkantoran atau penggajian, yang menjadi fokus di sini adalah

konflik dalam perawatan pasien. Idealnya keputusan layanan kesehatan merupakan

persetujuan antara pasien, dokter, dan orang lain yang terlibat dalam perawatan pasien.

Namun ketidak pastian dan sudut pandang yang luas dapat memunculkan pendapat yang

berbeda mengenai tujuan perawatan dan cara-cara mencapainya. Sumber-sumber layanan

kesehatan dan kebijakan organisatoris yang terbatas mungkin membuat sulit mencapai

konsensus.

Perbedaan di antara penyedia layanan kesehatan mengenati hasil yang hendak dicapai dari

perawatan dan tindakan yang diberikan kepada pasien atau cara-cara yang digunakan untuk

mencapai hasil tersebut harus diklarifikasi dan dipecahkan oleh anggota tim medis sehingga

tidak mempengaruhi hubungang dengan pasien. Perbedaan antara penyedia layanan kesehatan

dan administrator yang berhubungan dengan alokasi sumber-sumber daya, harus dipecahkan

di dalam lingkup fasilitas atau agennya, bukan debat di depan pasien. Karena kedua macam

konflik ini menyangkut etika, maka diperlukan saran dari komite etik klinik atau konsultan

etika dimana sumber tersedia.

Acuan yang diberikan dapat berguna dalam memecahkan konflik tersebut:

• Konflik harus diselesaikan seinformal mungkin seperti melalui negosiasi langsung antar

orang yang tidak setuju. Penyelesaian melalui jalur yang lebih formal hanya dilakukan

jika cara informal memang sudah tidak bisa lagi.

• Pendapat dari orang-orang yang terlibat langsung harus diperoleh dan dihargai.

• Pilihan pasien yang berdasarkan pemahaman, atau dari wakil pasien yang sah untuk

mengambil keputusan terhadap perawatan harus menjadi pertimbangan utama.

• Jika memang pilihan harus ditawarkan kepada pasien maka lebih baik menawarkan

pilihan dengan lingkup yang lebih luas dari pada yang sempit. Jika terapi yang dipilih

tidak tersedia karena keterbatasan sumber maka pasien harus diberi tahu mengenai hal

tersebut.

• Jika memang setelah usaha yang maksimal persetujuan atau kompromi tidak dapat dicapai

melalui dialog, keputusan dari orang yang mempunyai hak atau bertanggung jawab dalam

membuat keputusan harus diterima. Jika tidak jelas siapa yang bertanggung jawab

membuat keputusan, maka harus dicari mediasi, arbitrasi atau ejudikasi.

”……ketidak pastian dan sudut pandang yang

luas dapat memunculkan pendapat yang

berbeda mengenai tujuan perawatan dan

cara-cara mencapainya.”

Jika penyedia layanan kesehatan tidak dapat mendukung keputusan karena pendapat

profesional atau masalah moral pribadi, maka diijinkan untuk menarik diri dari keikut sertaan

dalam menerapkan keputusan, setelah memastikan bahwa orang yang menerima perawatan

tidak beresiko tersakiti atau terlantarkan.

 

 

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s